Seskab: sengketa lahan jangan jadi bom waktu

sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, menyewa untuk penyelesaian sengketa lahan dikerjakan secara komprehensif serta jangan ditunda agar tak adalah bom waktu makanya memicu konflik sosial juga kekesaran selama tanah air.

dipo selama acara minum kopi bersama dengan sekretaris kabinet melalui tema potensi konflik penguasaan lahan pada kompleks istana jakarta, senin, mengatakan penanganan sengketa lahan mesti menggunakan formula saling menguntungkan (win-win solution) selain pendekatan hukum (legal).

upaya itu berguna untuk negara tidak dirugikan serta rakyat memperoleh kesejahteraan biarpun dunia usaha terbatas turun Kelebihannya.

dipo mengingatkan bahwa akhir-akhir ini semua konflik sosial dan kekerasan selama tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa itu diantara lain sebab tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat dan penyerobotan

Informasi Lainnya:

laporan hasil kajian juga pemetaan badan Informasi geospasial menyampaikan dalam beberapa wilayah baru ada potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan di jenis kehutanan, perkebunan, pertambangan juga lokasi transmigrasi.

berkaitan melalui itu dia mengingatkan tinggal arahan-arahan presiden pada sidang kabinet terbatas dalam 25 juli 2012, khusus mengenai dengan penanganan sengketa/konflik lahan, keduanya sengketa lahan antara negara dengan pt perkebunan nusantara (ptpn) dengan penduduk dicarikan solusinya dengan komprehensif.

pada acara dan dihadiri sejumlah gubernur antara gubernur kaltim, riau serta kalsel dan sederat bupati tenntang, diminta supaya mereka selalu bekerja serta mengingatkan penduduk bila terkandung konflik lahan supaya dibicarakan terlebih dahulu serta tidak mengerjakan pengrusakan serta pendudukan lahan dan melawan hukum.

konflik lahan di sumut, sumsel dan lampung untuk diselesaikan dengan tepat, adil, juga tertib di dua tahun serta dalam masa kerja kabinet indonesia bersatu ii, papar dipo.

berkaitan dengan tersebut dibentuk tim terpadu untuk menangani kasus-kasus lahan semisal konflik ptpn ii selama sumut, konflik mesuji dalam lampung serta konflik ptpn vii selama cintamanis selama sumsel.

kepala pusat pemetaan dan integrasi tematik, badan Informasi geospasial, nurwadjedi mengatakan memperkenalkan Satu peta (one map) yang merupakan turunan dari amanat uu no.4 tahun 2011 tentang info geospasial (ig) dimana mesti dibangun selama atas Salah satu lembar peta dasar.

berdasarkan itu dilaksanakan proses integrasi Informasi geospasial tematik (igt) yang dibangun dengan instansi tenntang sesuai melalui fungsi serta kewenangannya.

hasilnya, masih banyak tumpang tindih pengalokasian lahan dalam sebuah daerah ataupun area jenis lahan yang sama.

karena itu kebijakan one map dibutuhkan juga harus dipercepat supaya penyelenggaraan igt bisa diintegrasikan.

sementara gubernur kaltim awang faroek mengatakan mesti keputusan presiden agar menentukan peta mana yang untuk acuan karena tiap-tiap instansi mempunyai peta sendiri.

dia juga membuka sejumlah kontroversi di kebijakan lahan, terlebih hutan rakyat, hutan konversi serta perbatasan yang menjadi beranda terdepan.

dia mengungkapkan rencana pemda agar membangun jalan tol serta kereta api yang dengan hutan rakyat dan hutan lindung sementara ditolak ternyata dalam sisi lain 10 ijin upaya-upaya batu bara diberikan ijin.

begitu serta melalui pembangunan jalan pada perbatasan yang membutuhkan jalan poros yang dengan hutan lindung dan konservasi.