sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, menyewa agar penyelesaian sengketa lahan dikerjakan dengan komprehensif dan jangan ditunda supaya tak adalah bom waktu makanya memicu konflik sosial juga kekesaran dalam tanah air.
dipo selama acara minum kopi bersama dengan sekretaris kabinet dengan tema potensi konflik penguasaan lahan dalam kompleks istana jakarta, senin, menyatakan penanganan sengketa lahan mesti mencari formula saling menguntungkan (win-win solution) disamping pendekatan hukum (legal).
upaya tersebut bermanfaat untuk negara tidak dirugikan juga rakyat mendapat kesejahteraan sekalipun dunia upaya-upaya sedikit turun keuntungannya.
dipo mengingatkan kiranya akhir-akhir ini seluruh konflik sosial dan kekerasan di tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa itu antara lain karena tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat dan penyerobotan
Informasi Lainnya:
laporan hasil kajian serta pemetaan badan info geospasial menyampaikan selama beberapa wilayah baru ada potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan pada bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan dan tujuan transmigrasi.
berkaitan dengan tersebut dia mengingatkan terserah arahan-arahan presiden selama sidang kabinet sempit dalam 25 juli lalu, khusus mengenai dengan penanganan sengketa/konflik lahan, diantaranya sengketa lahan antara negara dengan pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui masyarakat dicarikan solusinya secara komprehensif.
pada acara dan dihadiri sejumlah gubernur diantara gubernur kaltim, riau serta kalsel serta sejumlah bupati tenntang, diminta agar mereka terus bekerja dan mengingatkan masyarakat bila terkandung konflik lahan supaya dibicarakan lebih-lebih dahulu juga tak menggarap pengrusakan juga pendudukan lahan yang melawan hukum.
konflik lahan pada sumut, sumsel serta lampung untuk diselesaikan dengan tidak salah, adil, juga tertib pada dua tahun serta selama waktu kerja kabinet indonesia bersatu ii, kata dipo.
berkaitan melalui itu dibentuk tim terpadu agar menangani kasus-kasus lahan semisal konflik ptpn ii pada sumut, konflik mesuji pada lampung serta konflik ptpn vii selama cintamanis pada sumsel.
kepala pusat pemetaan serta integrasi tematik, badan info geospasial, nurwadjedi menyatakan memperkenalkan Salah satu peta (one map) dan merupakan turunan dari amanat uu no.4 tahun 2011 tentang Informasi geospasial (ig) dimana mesti dibangun di atas Salah satu lembar peta dasar.
berdasarkan itu diselenggarakan proses integrasi Informasi geospasial tematik (igt) dan dibangun oleh instansi tenntang sesuai melalui fungsi serta kewenangannya.
hasilnya, masih ada tumpang tindih pengalokasian lahan di suatu daerah atau area jenis lahan dan sama.
karena itu kebijakan one map diperlukan dan harus dipercepat agar penyelenggaraan igt dapat diintegrasikan.
sementara gubernur kaltim awang faroek menungkapkan usah keputusan presiden supaya membuat peta mana dan dijadikan acuan sebab tiap-tiap instansi memiliki peta sendiri.
dia dan menjalankan sederat kontroversi selama kebijakan lahan, terlebih hutan rakyat, hutan konversi serta perbatasan yang menjadi beranda terdepan.
dia menuturkan rencana pemda agar mengembangkan jalan tol serta kereta api yang melalui hutan rakyat dan hutan lindung tetapi ditolak sementara selama sisi lain 10 ijin upaya-upaya batu bara diberikan ijin.
begitu serta dengan pembangunan jalan pada perbatasan dan memerlukan jalan poros dan melalui hutan lindung serta konservasi.